SIBOLGA – Kepolisian Resor Sibolga mengamankan 16 warga yang diduga terlibat aksi penjarahan di sejumlah minimarket di Kota Sibolga, Minggu, 30 November 2025.
Belasan orang tersebut merupakan warga terdampak bencana alam yang dalam beberapa hari terakhir mengalami krisis pangan imbas terputusnya distribusi logistik.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumatera Utara AKBP Siti Rohani Tampubolon membenarkan penangkapan tersebut.
"Iya benar ada 16 orang diamankan Polres Sibolga terkait dugaan penjarahan tersebut," ujar Siti, Senin, 1 Desember 2025.
Menurut keterangan kepolisian, para terduga pelaku diamankan dari sejumlah lokasi terpisah di Sibolga.
Mereka berinisial M (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18), dan BNH (17). Mayoritas dari mereka merupakan pemuda setempat yang terdampak langsung bencanabanjir dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga.
Polisi mencatat sedikitnya tujuh gerai minimarket yang menjadi sasaran penjarahan. Di antaranya: - Indomaret Jalan Sisingamangaraja (depan SPBU Kebun Jambu) - Indomaret Jalan Suprapto - Indomaret Jalan Sibolga–Barus - Alfamidi Jalan Sisingamangaraja - Alfamart Jalan Imam Bonjol - Alfamart Jalan Suprapto - Alfamart Jalan Merpati
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam, 29 November 2025, ketika situasi kota masih diliputi kepanikan akibat kelangkaan logistik.
Menanggapi rumor yang beredar di media sosial, Siti menegaskan 16 orang tersebut tidak terlibat dalam kejadian di Gudang Bulog Sarudik.
"Tidak ada kejadian di Bulog," katanya menepis kabar tersebut.
Polda Sumut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas.
Pemerintah pusat, Pemda, serta TNI dan Polri disebut sedang mempercepat pendistribusian bahan pangan dan bantuan darurat ke wilayah terdampak.
"Distribusi logistik sedang dimaksimalkan ke titik-titik pengungsian dan daerah terdampak bencana," ujar Siti.
Aksi penjarahan ini dinilai menjadi cerminan tekanan ekonomi dan psikologis warga setelah bencana menghantam wilayah tersebut.
Pemerintah diminta mempercepat pemulihan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok, guna mencegah insiden serupa kembali terjadi.*