GNB Tegaskan, Jangan Biarkan Teror Pembela HAM Berulang, Polri Harus Segera Usut Pelaku Penyerangan
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Harapan Keluarga Antar Negara (DPD HAKAN) Bali di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bali.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kewarganegaraan ganda serta dinamika administrasi hukum bagi keluarga perkawinan campuran.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).Baca Juga:
Pertemuan diawali dengan perkenalan organisasi HAKAN sekaligus pemaparan fokus kerja mereka dalam mendampingi masyarakat pelaku perkawinan campuran.
Isu utama yang dibahas meliputi tantangan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dalam memilih kewarganegaraan, mekanisme permohonan yang berlaku, hingga hambatan administratif yang sering dihadapi keluarga antarnegara.
Diskusi berlangsung intens dan diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menilai keberadaan HAKAN sebagai mitra strategis pemerintah.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan HAKAN. Sinergi seperti ini penting karena persoalan kewarganegaraan, khususnya dalam perkawinan campuran, memiliki dinamika yang kompleks. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi demi kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Eem.
Ketua DPD HAKAN Bali, Melany Dian Risiyantie, menyampaikan dukungan penuh organisasinya terhadap implementasi PP Nomor 21 Tahun 2022.
Ia juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah terkait anak berkewarganegaraan ganda untuk ditindaklanjuti bersama.
Menanggapi hal tersebut, Eem menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir dalam memberikan pelayanan hukum.
Ia menekankan bahwa negara berusaha memastikan proses pemilihan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran berjalan lebih mudah dan memberikan kepastian hukum.
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria paruh bay
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL