"Kejahatan korupsisumber daya alam telah merugikan negara dan rakyat Indonesia secara luar biasa. Ini harus diselesaikan segera oleh Presiden Prabowo," tegasnya di Medan, Selasa (9/12/2025).
Alumni Lemhannas ini menekankan bahwa kejahatan korupsi alam menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kasus korupsi APBN dan APBD.
Arief meminta agar Presiden Prabowo menegaskan komitmen terhadap aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung, KPK, TNI, dan Polri, untuk mengungkap seluruh pelaku.
Arief juga menyerukan penindakan tegas terhadap oknum penegak hukum yang bermain dalam praktik korupsi, tanpa memandang pangkat atau posisi.
"Dimana pun Presiden Prabowo hadir dalam acara kenegaraan, selalu bicara tentang pemberantasan korupsi. Kini rakyat ingin bukti nyata dari ucapan itu. Jangan ada lagi istilah hidup koruptor, hidup koruptor," kata Arief.
Pernyataan MARAK ini sekaligus menjadi momentum untuk menyoroti korupsisumber daya alam yang kerap luput dari perhatian publik dan dianggap memiliki dampak panjang bagi kesejahteraan rakyat.*
(ad)
Editor
: Adelia Syafitri
Banjir dan Longsor Sumatera Jadi Bukti Dampak Korupsi Alam, MARAK Tantang Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Pemberantasan Korupsi