Aceh Timur Banjir Bandang, Menteri LH: Aktivitas Sawit dan Tambang Ilegal Picu Kerusakan Hulu Sungai

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa banjir bandang di Aceh Timur bukan sekadar peristiwa alam.

Peninjauan langsung ke wilayah terdampak menunjukkan kondisi hulu sungai terdegradasi parah dan indikasi kuat adanya aktivitas ilegal seperti penyerobotan kawasan hutan untuk perkebunan sawit dan pertambangan.

Dalam peninjauan udara yang melintasi Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang, Hanif menemukan alur sungai yang melebar tidak wajar, jejak longsor, serta bukit dengan kemiringan ekstrem di atas 45 derajat yang telah diubah fungsinya untuk aktivitas ilegal.

Baca Juga:

• Kementerian PU Targetkan Jalur Aceh Tengah–Gayo Lues Kembali Fungsional Hari Ini

"Kami datang bukan hanya untuk melihat, tetapi memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. Keselamatan rakyat adalah yang utama, dan lingkungan yang rusak tidak boleh terus dibiarkan," kata Hanif, Senin (15/12).

Praktik ilegal tersebut, menurut Menteri Hanif, menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami, meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, dan membahayakan nyawa warga yang tinggal di hilir.

Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelanggaran lingkungan.

"Siapa pun yang terbukti melanggar akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Menindaklanjuti temuan lapangan, KLH/BPLH segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Evaluasi ini mencakup kondisi hutan, DAS, dan perubahan tata guna lahan yang berkontribusi pada risiko bencana.

Beberapa korporasi yang diduga melakukan aktivitas ilegal akan ditindak tegas melalui penegakan hukum.

Menteri Hanif menekankan bahwa penambangan dan perkebunan ilegal di lereng bukit ekstrem bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga memicu bencana bagi masyarakat di hilir.

Sungai yang seharusnya menjadi penyangga alami kini terlihat terbuka dan rentan terhadap longsor serta banjir bandang.

"Kondisi ini memperlihatkan betapa tekanan manusia terhadap lingkungan dapat memperburuk risiko bencana. Pengelolaan lahan di kawasan rawan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup," kata Hanif.

KLH/BPLH memastikan langkah tegas akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk penindakan administratif maupun paksa terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan di Aceh Timur.*

(vo/ad)

Kementerian PU Targetkan Jalur Aceh Tengah–Gayo Lues Kembali Fungsional Hari Ini

Usai Tinjau Lokasi Bencana di Sumatra, Prabowo Kumpulkan Para Menteri: Apa yang Dibahas?

Banjir Bisa Surut, Tapi Karbon Tinggal Selamanya

Desa Tandihat Tidak Aman Lagi, Bupati Tapsel Ajak Warga Siap Relokasi

Bupati Tapteng Lantik Sekda dan Kadis Definitif: Momentum Untuk Terlahir Kembali, Tinggalkan Tiga Malas!

Wakil Ketua ICMI Aceh Hadiri Multaqa Ulama Internasional di Turki, Serukan Dukungan Global untuk Rehabilitasi Aceh Pasca-Bencana