Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, telah mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pemberian fee proyek di wilayah Kalsel. Keputusan Paman Birin untuk tidak hadir dalam panggilan KPK pada Senin, 18 November 2024, menjadi perhatian publik, terutama karena tanpa memberikan keterangan yang jelas mengenai ketidakhadirannya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Paman Birin dapat bersikap kooperatif dalam pemanggilan berikutnya yang dijadwalkan pada Jumat, 22 November 2024. Alex menekankan bahwa pemanggilan saksi memiliki tujuan yang sangat penting untuk proses pembuktian suatu kasus. “Setiap saksi dipastikan ada keterkaitannya dengan kasus yang tengah diusut, karena keterangan mereka akan digunakan untuk mendalami dan mengklarifikasi bukti yang ada,” ujar Alex, Kamis (21/11/2024).
Alex juga menegaskan bahwa saksi dihadirkan untuk memastikan keterangan tersangka tidak mengarah pada fitnah dan bisa didukung dengan bukti yang sah. “Kalau misalnya dia tidak pernah menerima uang, ya, sampaikan saja dalam pemeriksaan oleh penyidik. Itu akan lebih membantu proses pembuktian,” tambah Alex.
Alex mengingatkan bahwa jika Paman Birin kembali mangkir, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penjemputan paksa, yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Penyidik kan yang punya kewenangan melakukan upaya paksa itu. Kami berharap Paman Birin bisa hadir agar proses penyidikan berjalan lebih lancar,” kata Alex.
Meski begitu, Alex juga menjelaskan bahwa penyidikan terkait kasus-kasus korupsi lainnya tetap akan berlanjut meskipun Paman Birin tidak hadir. “Statusnya memang dibatalkan, tetapi perkara lainnya tetap berjalan,” jelasnya.
Alex juga menilai bahwa Paman Birin akan merugi jika terus-menerus menghindari panggilan KPK. Pasalnya, keterangan dari tersangka dan saksi akan dibuka saat persidangan berlangsung, yang artinya dapat mengungkapkan fakta-fakta lebih lanjut. “Jika dia datang dan punya bukti yang bisa mementahkan keterangan saksi dan tersangka, itu akan meringankan posisinya. Kami berharap saksi itu kooperatif dan menjelaskan apa yang dia ketahui, lihat, dan alami,” tambah Alex.
Keterangan saksi yang kooperatif juga akan sangat berpengaruh terhadap keputusan hakim di pengadilan, yang akan menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Alex menegaskan bahwa tidak ada gunanya bagi Paman Birin untuk menutup-nutupi kebenaran. “Pada akhirnya semua akan terbuka di persidangan dan masyarakat juga bisa mengikuti prosesnya,” ujar Alex. Dengan sikap terbuka, Paman Birin bisa mempercepat proses klarifikasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi jalannya perkara tersebut.
KPK berharap agar semua pihak yang terlibat dapat memberi keterangan yang jelas dan akurat, guna memastikan agar tidak ada pihak yang terzalimi dalam proses hukum ini.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL