GSI 2026 Resmi Bergulir di Asahan, Wabup Targetkan Lahir Pemain Sepak Bola Nasional
KISARAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP., resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 202
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami 60 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2025 yang terindikasi terkait tindak pidana korupsi.
Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan KPK terhadap ratusan LHKPN sepanjang tahun ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya belum dapat mengungkap identitas 60 penyelenggara negara yang laporan hartanya bermasalah.Baca Juga:
Menurut dia, informasi tersebut masih berada dalam ranah penyelidikan dan penyidikan.
"Belum bisa. Ini kan masuk ke ranah detail dari materi penyelidikan atau penyidikan," kata Budi, Rabu, 24 Desember 2025.
Budi menjelaskan, data LHKPN menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penegakan hukum.
KPK menggunakan laporan tersebut untuk mencocokkan antara penghasilan resmi dengan aset yang dimiliki oleh penyelenggara negara.
"Untuk proses pembuktian, kami akan sandingkan. Apakah penghasilan yang diterima secara resmi sudah sesuai atau belum, dan apakah aset yang dilaporkan sudah sesuai atau belum," ujarnya.
Selain itu, KPK juga melakukan pelacakan terhadap aset yang tidak tercantum dalam LHKPN. Temuan tersebut dapat menjadi dasar pengembangan perkara pada tahap penindakan.
"Ketika di penindakan, kami melakukan pelacakan aset yang belum dilaporkan ke LHKPN. Itu bisa juga terjadi," kata Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa KPK telah memeriksa 242 LHKPN sepanjang 2025.
Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai sumber, antara lain 141 LHKPN atas inisiatif KPK, 56 dari proses penyelidikan, satu dari penyidikan, 16 dari laporan pengaduan masyarakat, 10 terkait gratifikasi, 11 permintaan internal, serta tujuh permintaan eksternal.
KISARAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP., resmi membuka Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 202
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang kedatangan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, ke Kota Medan, Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara kembali m
POLITIK
TANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melanjutkan proses seleksi calon Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat pengembangan industri minyak nilam melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pembangunan ind
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyambut penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak P
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera mengevaluasi serta memperketat tata kelol
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Feb
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik kecurangan dalam pelaksan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap kondisi kesehatannya setelah memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaks
NASIONAL
MEDAN Seorang ibu yang berprofesi sebagai guru mendatangi Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk melaporkan kematian anaknya yang tewas akib
HUKUM DAN KRIMINAL