BI Proyeksikan The Fed Tahan Suku Bunga hingga Akhir 2026 Imbas Ketegangan Geopolitik Global
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan Mohammad Riza Chalid (MRC) dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode 2009–2015.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, menyebutkan penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan Riza Chalid melalui anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza, yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus serupa.
"Ada kaitan Riza Chalid, ada macam-macam lah, makanya di sini sudah ada anaknya Riza Chalid (jadi terdakwa). Oleh karena itu Petral lagi diperdalam," kata Febrie, Rabu (24/12/2025).Baca Juga:
Febrie menambahkan bahwa Kejagung juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani perkara serupa, meski kedua lembaga menangani periode berbeda.
"Kemungkinan ada beberapa hal yang berbeda, itu yang kita khawatir di teknis penyidikannya, di hal-hal kecilnya, itu perlu ketemu. Makanya kita juga lagi lihat Petral secara keseluruhan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa Kejagung belum melimpahkan penanganan kasus Petral ke KPK.
"Pertama, pelimpahan belum ada, belum ada pelimpahan sama sekali. Kedua, tidak ada istilah pertukaran atau tukar guling, enggak ada," jelas Anang.
Anang menambahkan penyidikan kasus Petral di Kejagung mencakup periode 2008–2015 berdasarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik), sedangkan KPK menangani periode 2009–2015.
"Kebetulan KPK menangani perkara yang sama, tapi periodenya Kejaksaan Agung ada di 2008 sampai 2015, dan ada satu lagi sampai 2017," katanya.
Kasus dugaan korupsi Petral menjadi sorotan karena melibatkan oknum BUMN dan penyalahgunaan anggaran besar.
Kejagung berupaya mengungkap kasus secara menyeluruh agar pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku dapat ditegakkan.*
(km/ad)
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keberadaan shadow company atau perusahaan bayangan yang diduga dimiliki mantan pejabat Mah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri Binjai melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Dinas Ketahanan Panga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mengapresiasi langkah platform digital YouTube yang kini resmi mematuhi kebijakan batas usia minimum 16 tahun sebagai
PEMERINTAHAN