Mengapa Kepala Daerah Masih Korupsi? KPK Beberkan Penyebab dan Solusinya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan aliran dana non-budgeter dalam kasus pengadaan iklan di salah satu bank BUMD di Jawa Barat.
Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), disebut sebagai salah satu pihak yang terkait dalam penelusuran aliran uang tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menggunakan metode follow the money untuk mengusut kasus ini.Baca Juga:
"Saudara RK, terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/12).
Menurut Budi, sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk belanja iklan justru dialihkan.
Sebagian aliran uang itu masuk ke kantor RK dan diduga telah disalurkan ke sejumlah pihak atau digunakan untuk pembelian barang.
"KPK tidak berhenti di Pak RK saja. Ada dugaan aliran uang tidak berhenti di Pak RK saja," ujarnya.
RK sebelumnya telah dipanggil KPK pada Selasa, 2 Desember 2025, dan membantah terlibat kasus tersebut.
Ia mengklaim tidak mengetahui adanya aliran dana, apalagi menikmati hasilnya.
"Kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlebat, menikmati hasilnya dan sebagainya," kata RK.
Eks gubernur itu menegaskan bahwa jabatan Gubernur Jawa Barat memiliki tupoksi penting terkait BUMD, tetapi hanya terbatas jika ada laporan dari direksi, komisaris, atau kepala biro BUMD.
Menurut RK, tiga pihak itu tidak melapor sehingga ia tidak terlibat dalam dugaan rasuah pengadaan iklan BJB.
KPK kini terus menelusuri aliran uang BJB yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk RK, guna memastikan apakah dana tersebut digunakan untuk pembelian aset atau disalurkan ke pihak lain.*
(mt/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan terus menjadi perhatian pu
NASIONAL
MAGELANG Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menanggapi safari politik Presiden ke
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI mulai menyasar kalangan milenial dan Generasi Z (Gen Z) untuk meningkatkan minat generasi mud
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Banjir bandang kembali menerjang Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Sabtu (18/7/2026)
PERISTIWA
MEDAN PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara tetap dalam kondisi aman. Untuk mempercepat
EKONOMI
GIANYAR Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan perkembangan positif Skuad Garuda selama menjalani pemusatan latihan (traini
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh proses penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
MIAMI Kylian Mbappe resmi mengukir sejarah baru di ajang Piala Dunia usai melampaui rekor gol Lionel Messi. Penyerang Timnas Prancis itu
OLAHRAGA