PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami 60 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2025 yang terindikasi terkait tindak pidana korupsi.
Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan KPK terhadap ratusan LHKPN sepanjang tahun ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya belum dapat mengungkap identitas 60 penyelenggara negara yang laporan hartanya bermasalah.Baca Juga:
Menurut dia, informasi tersebut masih berada dalam ranah penyelidikan dan penyidikan.
"Belum bisa. Ini kan masuk ke ranah detail dari materi penyelidikan atau penyidikan," kata Budi, Rabu, 24 Desember 2025.
Budi menjelaskan, data LHKPN menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penegakan hukum.
KPK menggunakan laporan tersebut untuk mencocokkan antara penghasilan resmi dengan aset yang dimiliki oleh penyelenggara negara.
"Untuk proses pembuktian, kami akan sandingkan. Apakah penghasilan yang diterima secara resmi sudah sesuai atau belum, dan apakah aset yang dilaporkan sudah sesuai atau belum," ujarnya.
Selain itu, KPK juga melakukan pelacakan terhadap aset yang tidak tercantum dalam LHKPN. Temuan tersebut dapat menjadi dasar pengembangan perkara pada tahap penindakan.
"Ketika di penindakan, kami melakukan pelacakan aset yang belum dilaporkan ke LHKPN. Itu bisa juga terjadi," kata Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa KPK telah memeriksa 242 LHKPN sepanjang 2025.
Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai sumber, antara lain 141 LHKPN atas inisiatif KPK, 56 dari proses penyelidikan, satu dari penyidikan, 16 dari laporan pengaduan masyarakat, 10 terkait gratifikasi, 11 permintaan internal, serta tujuh permintaan eksternal.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL