Warga Tapteng Keluhkan Bantuan Bencana Tak Cair, Bobby Nasution Ungkap Penyebabnya
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan adalah hoaks.
Pernyataan ini disampaikan Eddy Hiariej dalam konferensi pers yang digelar di Kemenkum, Jakarta, pada Senin (5/1/2026).
Eddy menegaskan bahwa penyadapan di Indonesia harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, yakni melalui izin pengadilan, kecuali dalam kasus tindak pidana korupsi dan terorisme, yang sudah diatur tersendiri oleh undang-undang.Baca Juga:
"Kalau ada yang mengatakan penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan, itu adalah distorsi informasi kepada publik," ujar Eddy.
Penyadapan Harus Berdasarkan Aturan Khusus
Hiariej menjelaskan bahwa dalam hukum Indonesia, penyadapan tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ini karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa penyadapan terkait dengan tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan terorisme, harus diatur melalui undang-undang tersendiri.
Putusan MK tersebut menjadi dasar hukum bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penyadapan yang terkait dengan tindak pidana tertentu.
"Itu sebabnya mengapa KUHAP tidak mengatur penyadapan secara detail. Undang-undang terkait penyadapan harus terpisah," ujar Wamenkum menambahkan.
Penyadapan Terbatas pada Kasus Korupsi dan Terorisme
Eddy juga menjelaskan bahwa penyadapan hanya diperbolehkan dalam kasus korupsi dan terorisme yang sudah memiliki ketentuan hukum tersendiri.
Untuk tindak pidana lainnya, baik penyidik maupun jaksa tidak diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya.
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkap salah satu penyebab masih minimnya penyaluran bantuan kepada warga korban banjir
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumatera Utara menargetkan pembentukan enam de
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menekankan agar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) tingkat Kabu
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang memanfaatkan hari libur untuk turun langsung ke desadesa dalam agenda Jelaja
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang guru swasta berinisial AS, 39 tahun, dalam kasus dugaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dig
NASIONAL
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai sejumlah pernyataan pejabat Istana memperkuat kesan bahwa
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi pengurus Medan Maluku Bersatu (MMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin
PEMERINTAHAN
MEDAN Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, menilai pengunduran diri Bupati Humbang Ha
POLITIK