Wamenkum Eddy Hiariej Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Bungkam Kritik Publik
JAKARTA Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 218 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum P
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 218 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum P
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah menyatakan ketentuan pidana mati dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggunakan pendekatan jalan
Hukum dan Kriminal
BALI Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Webinar KUHAP UndangUnd
Pemerintahan
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai kasus Hogi Mi
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menepis isu yang beredar di masyarakat bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas mengimbau agar masyarakat memahami substansi dari Pasal 218 Ki
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan ba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah menegaskan bahwa Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memberikan kepastian hukum dalam penanganan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah bersama DPR RI resmi menyelesaikan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana, Selasa (2/12/
Politik