UU Polri Baru Disahkan, DPR Tegaskan Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil di Luar Aturan Wajib Mundur
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menduduki jabatan sipil di luar kete
Politik
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menduduki jabatan sipil di luar kete
Politik
JAKARTA Revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi disahkan. Salah satu poin pen
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan alasan pemerintah membuka peluang bagi anggota polisi aktif untuk m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 2
Politik
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia
Nasional
JAKARTA Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 218 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum P
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah menyatakan ketentuan pidana mati dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggunakan pendekatan jalan
Hukum dan Kriminal
BALI Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Webinar KUHAP UndangUnd
Pemerintahan
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada sekaligus Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menilai kasus Hogi Mi
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
Pemerintahan