Wamenkum Eddy Hiariej Klarifikasi: Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan Adalah Hoaks

JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan adalah hoaks.

Pernyataan ini disampaikan Eddy Hiariej dalam konferensi pers yang digelar di Kemenkum, Jakarta, pada Senin (5/1/2026).

Eddy menegaskan bahwa penyadapan di Indonesia harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, yakni melalui izin pengadilan, kecuali dalam kasus tindak pidana korupsi dan terorisme, yang sudah diatur tersendiri oleh undang-undang.

Baca Juga:

• Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Jamin Kepastian Hukum, Tak Ada Lagi Perkara Digantung

"Kalau ada yang mengatakan penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan, itu adalah distorsi informasi kepada publik," ujar Eddy.

Penyadapan Harus Berdasarkan Aturan Khusus

Hiariej menjelaskan bahwa dalam hukum Indonesia, penyadapan tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ini karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa penyadapan terkait dengan tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan terorisme, harus diatur melalui undang-undang tersendiri.

Putusan MK tersebut menjadi dasar hukum bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penyadapan yang terkait dengan tindak pidana tertentu.

"Itu sebabnya mengapa KUHAP tidak mengatur penyadapan secara detail. Undang-undang terkait penyadapan harus terpisah," ujar Wamenkum menambahkan.

Penyadapan Terbatas pada Kasus Korupsi dan Terorisme

Eddy juga menjelaskan bahwa penyadapan hanya diperbolehkan dalam kasus korupsi dan terorisme yang sudah memiliki ketentuan hukum tersendiri.

Untuk tindak pidana lainnya, baik penyidik maupun jaksa tidak diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya.

"Sehingga sebelum ada undang-undang tentang penyadapan, penyidik atau jaksa tidak boleh melakukan penyadapan. Ini adalah pengecualian yang hanya berlaku untuk korupsi dan terorisme," tambah Eddy.

Hoaks Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan

Pernyataan tersebut juga menanggapi beredarnya informasi yang tidak benar terkait penyadapan yang dapat dilakukan tanpa izin pengadilan.

Wamenkum mengingatkan agar masyarakat lebih hati-hati terhadap informasi yang beredar, mengingat penyebaran hoaks dapat menyesatkan publik mengenai isu-isu hukum yang sensitif.*

(d/dh)

Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Jamin Kepastian Hukum, Tak Ada Lagi Perkara Digantung

Fenomena Gelembung Gas di Nagan Raya: Pemkab Segera Lakukan Penyelidikan

12 Poin Penting Perubahan KUHAP Lama dan Baru

Sekda Aceh M. Nasir Pantau Langsung Aksi Gotong Royong ASN untuk Pemulihan Pendidikan

Prakiraan Cuaca Aceh: Hujan Ringan dan Berawan Mendominasi Wilayah

Prakiraan Cuaca Sumatera Utara: Hujan Ringan, Berawan, dan Kabut Menyelimuti Wilayah