JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan telah memanggil 11 subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Beberapa dari mereka berpotensi naik ke tahap penyidikan.
"Seluruh subjek hukum tersebut telah dipanggil untuk tahap penyelidikan, dan beberapa terdapat kemungkinan akan naik ke tingkat penyidikan," ujar Dirjen Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Senin (5/1/2026).Baca Juga:
Beberapa dari subjek hukum yang dipanggil termasuk Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
Salah satunya, milik JAM, kini telah resmi masuk tahap penyidikan. Dua PHAT lainnya, terduga M dan terduga AR, masih dalam pengembangan penyidikan.
Menurut Dwi, terduga M terkait langsung dengan kasus JAM, sementara terduga AR terindikasi melakukan pemanenan hasil hutan tanpa izin di luar PHAT.
Analisis citra pada 5 Agustus 2025 menunjukkan penebangan pohon di luar areal PHAT AR seluas 33,04 hektare, padahal dari total luas PHAT sekitar 45,2 hektare, hanya 5 hektare yang terbuka secara legal.
Kemenhut juga menyoroti modus operandi pencucian kayu ilegal menjadi legal melalui penyalahgunaan penatausahaan hasil hutan kayu.
Praktik ini termasuk tindak kejahatan pembalakan liar yang dilakukan secara terorganisasi, menurut Dwi.
Upaya pemanggilan dan penyidikan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhut untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian DAS, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di wilayah Tapanuli Utara dan Selatan.*
(at/ad)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
