Ketua PBNU Aizzudin Jadi Saksi KPK dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap bekerja sama dan menghormati proses hukum yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara.
Dalam keterangan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa DJP mendukung langkah penegakan hukum KPK sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan prinsip zero tolerance terhadap korupsi.
"DJP menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan tegas dan konsisten," kata Rosmauli, Sabtu (10/1/2026).Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP tidak segan menjatuhkan sanksi, termasuk pemberhentian.
OTT ini menjerat sejumlah pegawai pajak dan pihak wajib pajak, dengan total delapan orang diamankan.
KPK juga menyita sejumlah uang tunai dan valuta asing terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto, menegaskan bahwa operasi ini menindaklanjuti indikasi penerimaan suap terkait pengurangan pajak.
Rosmauli menambahkan, DJP siap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, dan menjauhi gratifikasi serta praktik yang bertentangan dengan aturan.
Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.
Proses hukum masih berjalan, dan DJP menegaskan komitmen untuk menindak secara tegas bila ditemukan pelanggaran internal.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman atau Gus Ai
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., meresmikan bangunan parkir kendaraan roda dua di lingkungan Map
PEMERINTAHAN
JAKARTA Habib Rizieq Shihab menyoroti materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyinggung soal salat dalam acara digital Mens Rea
POLITIK
MEDAN Nasib sial menimpa seorang driver ojek online (Ojol) di Medan Petisah, Kota Medan. Sepeda motornya raib digondol pencuri ketika ia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PSMS Medan resmi menambah dua gelandang baru ke dalam skuadnya, sekaligus melepas tiga pemain yang minim kesempatan bermain. Langk
OLAHRAGA
MEDAN Dua pria diamankan polisi setelah kedapatan mencuri besi dan pelat aluminium di gudang milik warga Kota Medan. Aksi keduanya terun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni mengungkapkan detikdetik penyerangan dan penjarahan rumahnya pada akhir Agustus 2025 saat
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Aksi jambret yang menimpa seorang anak di Pekanbaru, Riau, berakhir setelah pelaku berhasil ditangkap polisi. Kejadian ini men
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh berhasil mencatatkan prestasi strategis di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subrot
HUKUM DAN KRIMINAL
