Buka Puasa Bersama Anak Sekolah Rakyat, Gus Ipul Bicara Generasi Tangguh dan Berkarakter
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
BALI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyatakan komitmennya mendukung sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru kepada masyarakat.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui perhatian terhadap Program Televisi Prioritas Indonesia yang disiarkan Metro TV pada Jumat, 9 Januari, dengan tema Menjawab Keresahan Publik terkait KUHP dan KUHAP Baru.
Dalam program tersebut, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward O.S. Hiariej mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman publik serta meluruskan berbagai kesalahpahaman mengenai pembaruan hukum pidana nasional.Baca Juga:
Edward menegaskan pembaruan KUHP dan KUHAP tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi.
Menurut dia, regulasi baru justru bertujuan memperkuat kepastian hukum, menjamin keadilan, dan melindungi hak asasi manusia.
"Kritik terhadap kebijakan dan pejabat publik tetap dilindungi dalam sistem demokrasi. Yang diatur secara ketat adalah penghinaan," kata Edward dalam program tersebut.
Ia menjelaskan KUHP baru mengedepankan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang diterapkan secara terbatas dan selektif.
Mekanisme keadilan restoratif, kata dia, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan korban dan tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana.
Edward juga menekankan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam penerapan KUHP dan KUHAP. Aparat yang bertindak sewenang-wenang dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi etik.
Regulasi baru, menurut dia, dirancang untuk mencegah praktik penyiksaan, rekayasa perkara, serta pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
Menanggapi isu privasi yang kerap memicu polemik, Edward menyebut pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi bersifat delik aduan absolut.
Pengaturan ini, kata dia, bertujuan melindungi ranah privat warga serta mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat.
TANGERANG Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat mengusung spirit Alquran dalam membentu
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang me
POLITIK
JAKARTA Panel surya asal Indonesia terancam menghadapi tarif impor hingga 143 di Amerika Serikat (AS) menyusul penyelidikan antisubsidi
EKONOMI
BINJAI Tangis Bardiah pecah saat menceritakan nasib putranya, Ardiansyah Putra (26), yang telah 47 hari mendekam di penjara Phnom Penh,
NASIONAL
BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Senin (23/2/2026) dengan menekan
POLITIK
STABAT, LANGKAT Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP, memimpin Tim II Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pengerjaan Stadion Teladan harus selesai tepat waktu menjelang penetapan Kot
OLAHRAGA
DELI SERDANG Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menggerebek kamar mandi sebuah SPBU di Patumbak, Kabupaten Deli Ser
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumate
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Polsek Hutaimbaru, Polres Padangsidimpuan, bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, J
NASIONAL