Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap terkait pengurangan kewajiban pajak yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Utara.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) berlangsung pada Jumat malam (9/1/2026) dan menjerat delapan orang, termasuk pegawai pajak, perantara, hingga pihak wajib pajak.
Baca Juga:
"Belum dihitung secara rinci, sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas," kata Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1).
Operasi senyap tersebut terkait upaya negosiasi pengurangan kewajiban pajak yang diduga melibatkan kolaborasi antara oknum pemeriksa pajak dan pihak yang ingin membayar pajak lebih rendah dari ketentuan.
Menurut Fitroh, OTT ini merupakan tangkapan pertama KPK pada 2026. Sebelumnya, sepanjang 2025, KPK tercatat melakukan 11 OTT di berbagai wilayah.
Para pihak yang diamankan kini diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, dan rencananya akan digelar ekspose malam ini untuk mengungkap detail konstruksi perkara.
Menanggapi kasus ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memberikan pendampingan hukum bagi pegawai DJP yang terjaring. "Pendampingan ini bukan intervensi, proses hukum tetap berjalan di KPK," ujar Purbaya.
OTT ini menjadi peringatan keras bagi penyelenggara negara untuk menegakkan integritas dalam pengelolaan pajak, sekaligus menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor penerimaan negara.*
(tm/ad)
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Eko, menyampaikan
POLITIK
TAPTENG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan B
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hu
NASIONAL
BANDA ACEH Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, R
KESEHATAN
YOGYAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan. Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. M
SOSOK