Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan logam mulia senilai sekitar Rp 6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Pajak Jakarta Utara.
Operasi senyap itu digelar pada Jumat malam, 9 Januari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, barang bukti yang diamankan terdiri atas uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, serta logam mulia.Baca Juga:
"Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini dalam bentuk uang, baik rupiah maupun mata uang asing, dan juga logam mulia. Nilainya mencapai sekitar Rp 6 miliar," kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang, terdiri atas empat pegawai pajak dan empat pihak swasta.
Budi mengungkapkan, salah satu pihak swasta yang terjaring berasal dari perusahaan sektor pertambangan.
"Iya, perusahaan tambang. Kantornya ada di Jakarta, sementara lokasi operasionalnya berada di daerah," ujar Budi.
KPK menduga praktik suap ini berkaitan dengan upaya pengaturan dan pengurangan kewajiban pajak.
Modus yang diselidiki diduga melibatkan negosiasi nilai pajak antara pihak swasta dan oknum pegawai pajak.
"Kegiatan ini terkait dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan, khususnya pengurangan nilai pajak," kata Budi.
Meski demikian, KPK belum membeberkan identitas para pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara secara rinci.
Seluruh pihak masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan institusinya akan kooperatif dalam mendukung penegakan hukum.
OTT ini menjadi operasi tangkap tangan pertama KPK pada awal 2026 dan kembali menyoroti kerentanan praktik korupsi di sektor perpajakan, khususnya yang bersinggungan dengan industri sumber daya alam.*
(kp/ad)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK