Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 268 Ribu Dokter, Daerah Timur Paling Banyak Membutuhkan
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
BEKASI– Soleh Silviana, korban tindak pidana pengancaman melalui media elektronik, resmi melaporkan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ke Jaksa Agung Republik Indonesia.
Laporan ini juga ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Permasalahan ini muncul karena kasus yang menjerat tersangka JN sejak 16 Desember 2024, dengan sangkaan Pasal 29 jo.Baca Juga:
Pasal 45B UU ITE, belum kunjung rampung meski sudah lebih dari satu tahun berjalan.
Berkas perkara korban disebut terus bolak-balik antara penyidik dan kejaksaan, sementara hak-hak Soleh sebagai korban tampak terabaikan.
"Saya merasa proses hukum ini berjalan di tempat. Setiap pergantian JPU selalu muncul petunjuk tambahan yang tidak konsisten, padahal alat bukti sudah lengkap," kata Soleh.
Ia menyebutkan, pergantian jaksa sebanyak tiga kali, Jaksa Anji, Rizky Putradinata, hingga I W, justru memperparah stagnasi penanganan kasus.
Fenomena surat permintaan tambahan atau P-19 yang terus muncul membuat kasus ini terjebak dalam lingkaran setan birokrasi.
Dampaknya, Soleh mengalami tekanan psikologis dan trauma berkepanjangan, sementara tersangka belum juga dihadapkan ke meja hijau.
Dalam laporan resmi yang dikirim ke Jaksa Agung, Soleh menegaskan pentingnya evaluasi kinerja tim penuntut umum di Kejari Kabupaten Bekasi.
Ia berharap ada intervensi langsung agar asas kepastian hukum ditegakkan. "Keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan nyata," ujarnya.
Kejadian ini menjadi sorotan terkait efektivitas penanganan tindak pidana berbasis elektronik di tingkat kejaksaan, sekaligus menegaskan perlunya pengawasan internal agar proses hukum berjalan transparan dan tidak merugikan korban.*
JAKARTA Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Presi
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal. Me
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menilai orang yang
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari prog
PERISTIWA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas. Pemerintah
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Rep
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anakanak sejak bangku sekolah dasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listy
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia
PEMERINTAHAN