100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkap adanya keterlibatan satu partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Pernyataan ini disampaikan Noel saat menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
"Yang jelas ada 1 partai dan 1 ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini," ujar Noel.Baca Juga:
Namun, ia enggan menyebut identitas kedua pihak tersebut dan berjanji akan mengungkapkannya pada sidang selanjutnya, Senin (26/1/2026).
Noel juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah menyelamatkannya dari potensi ancaman dari pengusaha yang pernah ia sidak.
"Alhamdulillah baik. Penjaga tahanannya bagus, ramah, punya integritas, dan responsibility-nya luar biasa. Dan saya sampaikan terima kasih ke penyidik KPK karena mereka menyelamatkan saya, bukan menyiksa saya," kata Noel.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik pemerasan penerbitan sertifikat K3 yang berlangsung sejak 2019.
KPK mencatat, biaya resmi pengurusan sertifikat K3 hanya Rp 275 ribu, namun di lapangan bisa melonjak hingga Rp 6 juta.
Selisih pembayaran tersebut dilaporkan mencapai Rp 81 miliar, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati Noel.
Selain Noel, 10 tersangka lain juga akan menjalani sidang dakwaan pada hari yang sama, antara lain Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anitasari Kusumawati, Fahrurozi, Hery Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriadi, Temurila, dan Miki Mahfud.
Mereka didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sidang ini akan menjadi momen penting untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk partai dan ormas yang disebut Noel, dalam praktik korupsi sektor ketenagakerjaan.*
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
