100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAWA TIMUR – Wali Kota Madiun Maidi menjadi salah satu dari 15 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).
OTT ini terkait dugaan "fee proyek" dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Madiun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa selain Maidi, pihak-pihak yang diamankan dalam OTT meliputi pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Madiun dan sejumlah pihak swasta.Baca Juga:
Dari OTT tersebut, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," kata Budi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.
Maidi langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan, bersama delapan orang lainnya dari total 15 pihak yang diamankan.
OTT ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Kota Madiun.
Sebelumnya, dua wali kota lain, yakni Djatmiko Royo Saputro atau Kokok Raya dan Bambang Irianto, juga pernah terjerat kasus korupsi.
Kokok Raya divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena kasus dugaan korupsi pos anggaran DPRD Kota Madiun tahun 2002–2004 senilai Rp 8,3 miliar.
Sementara Bambang Irianto dijatuhi vonis enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terkait kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dengan kasus ini, Maidi menjadi wali kota ketiga di Madiun yang tersangkut perkara korupsi. KPK masih menyelidiki secara mendalam aliran dana serta pihak-pihak lain yang terlibat.
OTT terhadap Maidi dan sejumlah pihak ini kembali menegaskan komitmen KPK untuk memberantas praktik korupsi di tubuh pemerintah daerah, terutama terkait proyek dan aliran dana CSR yang rawan penyalahgunaan.*
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
