Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi sekaligus.
Kasus pertama terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa, dan kasus kedua terkait dugaan penerimaan commitment proyek/" target="_blank">fee proyek jalur kereta api saat Sudewo menjabat anggota DPR RI.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (20/1/2026) di wilayah Pati, Jawa Tengah.Baca Juga:
"Berdasarkan informasi dari calon perangkat desa dan hasil pemeriksaan, Sudewo cs telah melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap para calon perangkat desa. Kami mengimbau seluruh calon perangkat desa untuk kooperatif memberikan informasi," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjion (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun).
Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan calon perangkat desa yang harus menyerahkan uang agar dapat lolos dalam seleksi jabatan.
Modus ini dilakukan Sudewo bersama tim sukses dan kepala desa yang ditunjuk sebagai koordinator kecamatan.
Dalam kasus proyek kereta api, Sudewo juga diduga menerima aliran commitment fee terkait pembangunan jalur kereta saat menjabat anggota DPR RI.
Sudewo telah diperiksa KPK dua kali sebelumnya, yakni pada Agustus dan September 2025, terkait dugaan penerimaan uang proyek ini.
KPK menegaskan, pengumpulan keterangan dari para korban sangat penting untuk memperkuat berkas perkara, sekaligus mengungkap praktik serupa dalam pengisian jabatan publik lainnya.*
(ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN