Tak Mau Buru-buru, Gerindra Pilih Kaji Dulu Percepatan Pemisahan Anggaran MBG
JAKARTA Partai Gerindra bakal mengkaji kemungkinan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan mulai di
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi sekaligus.
Kasus pertama terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa, dan kasus kedua terkait dugaan penerimaan commitment proyek/" target="_blank">fee proyek jalur kereta api saat Sudewo menjabat anggota DPR RI.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (20/1/2026) di wilayah Pati, Jawa Tengah.Baca Juga:
"Berdasarkan informasi dari calon perangkat desa dan hasil pemeriksaan, Sudewo cs telah melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap para calon perangkat desa. Kami mengimbau seluruh calon perangkat desa untuk kooperatif memberikan informasi," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjion (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun).
Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan calon perangkat desa yang harus menyerahkan uang agar dapat lolos dalam seleksi jabatan.
Modus ini dilakukan Sudewo bersama tim sukses dan kepala desa yang ditunjuk sebagai koordinator kecamatan.
Dalam kasus proyek kereta api, Sudewo juga diduga menerima aliran commitment fee terkait pembangunan jalur kereta saat menjabat anggota DPR RI.
Sudewo telah diperiksa KPK dua kali sebelumnya, yakni pada Agustus dan September 2025, terkait dugaan penerimaan uang proyek ini.
KPK menegaskan, pengumpulan keterangan dari para korban sangat penting untuk memperkuat berkas perkara, sekaligus mengungkap praktik serupa dalam pengisian jabatan publik lainnya.*
(ad)
JAKARTA Partai Gerindra bakal mengkaji kemungkinan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan mulai di
POLITIK
MAKASSAR Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah isu yang menyebut keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) bakal mem
EKONOMI
LANGKAT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ilhamsyah Bangun mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak. Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi Ditjen Bea Cukai yang berhasil menangkap kopilot Malaysia Airlines, Mohd Sa
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan
PEMERINTAHAN
Oleh M Rizal FadillahPERMAINAN politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang be
OPINI
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kopilot Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39), menerima upah sebesar 50.000 Ringgit Malaysia (RM), setara sekitar Rp219,4
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Upaya Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatka
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk sementara menghentikan aktivitas administra
PEMERINTAHAN