BGN: MBG Bukan Bisnis, Tapi Investasi Sosial
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
JAKARTA - Pemerintah memastikan mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Provinsi Lampung yang tercatat atas nama anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC).
Lahan tersebut diketahui berada di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pencabutan HGU dilakukan sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sejumlah laporan hasil pemeriksaan sejak 2015, 2019, hingga 2022.Baca Juga:
"Ditemukan adanya sertifikat HGU seluas 85.244,925 hektare yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan sejumlah perusahaan lain yang masih satu grup dengan Sugar Group Companies," kata Nusron dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.
Nusron menjelaskan, HGU tersebut terbit di atas lahan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai Pangkalan TNI AU Lanud Pangeran M. Bunyamin, Lampung, dan berada di bawah pengelolaan serta pengawasan Kepala Staf Angkatan Udara.
"Seluruh sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut. Saat ini di atas lahan tersebut terdapat tanaman tebu dan pabrik gula," ujar Nusron.
Berdasarkan laporan BPK, total nilai ekonomi lahan yang bermasalah tersebut diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.
Nusron menyebut, setelah pencabutan HGU, lahan akan dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara.
Selanjutnya, TNI AU akan mengajukan pengukuran ulang serta penerbitan sertifikat baru atas nama Kementerian Pertahanan dengan tembusan kepada TNI AU.
Nusron menegaskan bahwa penertiban lanjutan akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan koordinasi lintas lembaga.
"Setelah pencabutan ini, akan ada langkah-langkah persuasif maupun langkah fisik yang akan dilaksanakan oleh TNI AU. Hal tersebut akan disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara dan Wakil Menteri Pertahanan," kata Nusron.
Keputusan pencabutan HGU ini diambil melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Pertahanan.
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengalihan aset negara senilai Rp263,4 miliar terkait lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang berbuka puasa, ratusan anak yatim dan dhuafa tampak berbaris rapi di Gedung Serba Guna Aceh Sepakat, Medan, membawa kant
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan memperingati Nuzulul Qur&039an 1447 H / 2026 M pada Jumat malam (6/3/2026), selepas sh
PEMERINTAHAN
BANDUNG Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib segera mengurus Sertifik
NASIONAL
BOGOR Sebuah surat edaran permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemerintah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara mulai 9 Maret 2026, karena belum
KESEHATAN
JAKARTA Ribuan massa menggelar aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina bertajuk Indonesia Bukan Satpam Israel di Jalan Medan Merd
PERISTIWA
MEDAN Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, mengkritik pelaksanaan program mudik gratis yang digelar Pemerintah Kota Med
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari praktik KKNkorupsi, kolusi, dan nepotisme
NASIONAL