Kasus Ijazah Jokowi, Rismon Sianipar Sebut Dua Fakta yang Buatnya Kecewa dengan Polri

JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengungkap kekecewaannya terhadap Polri terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo.

Rismon, salah satu dari delapan tersangka dalam kasus ini, menyoroti dua hal yang dinilainya menunjukkan ketidakprofesionalan institusi kepolisian.

Pertama, Polri diduga mencatut nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam dua gelar perkara khusus yang diadakan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• PPATK Sebut Dana Triliunan Rupiah “Nyangkut”, Bareskrim Geledah Kantor PT Dana Syariah Indonesia

Menurut Rismon, hal ini dilakukan untuk melegitimasi keputusan penyidikan, padahal Komnas HAM tidak hadir dan tidak menyetujui agenda tersebut.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

"Tadi kami sangat kecewa menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri sengaja mencatut Komnas HAM agar tindakan mereka terlihat sejalan dengan nilai-nilai HAM. Padahal Komnas HAM tidak hadir sama sekali," ujar Rismon usai mendatangi Komnas HAM, Rabu (21/1/2026).

Kedua, Rismon menilai terjadi relasi kuasa dalam proses hukum. Hal ini terlihat ketika dua tersangka dari klaster pertama, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada awal Januari 2026.

Rismon menduga penyidik yang menangani dirinya dan tersangka klaster kedua turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang menurutnya menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan otoritas.

"Bagaimana mungkin orang yang memproses kami sebagai tersangka tiba-tiba hadir di ruangan rumah mantan Presiden dan mudah diperintah-perintah. Ini jelas melanggar," kata Rismon.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.

Dari delapan tersangka, dua orang telah memperoleh SP3, sementara enam tersangka lainnya, termasuk Rismon, Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma, masih menjalani proses hukum.

Rismon dan rekan-rekannya juga didampingi kuasa hukum, Refly Harun, saat mengadukan dugaan kriminalisasi ini ke Komnas HAM.

Mereka berharap lembaga itu memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran etik dan prosedural yang terjadi di Polri.

Kasus ijazah Jokowi tetap menjadi sorotan publik karena menyangkut figur mantan presiden sekaligus praktik penegakan hukum yang dinilai kontroversial.*

(tm/ad)

PPATK Sebut Dana Triliunan Rupiah “Nyangkut”, Bareskrim Geledah Kantor PT Dana Syariah Indonesia

Polsek Blahbatuh Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan di Depan Kafe, 14 Adegan Diperagakan

Jumat Curhat di Desa Medahan, Polres Gianyar dan Masyarakat Adat Perkuat Kamtibmas

Satgas Retina Angkatan II Dideklarasikan, Polresta Bandar Lampung Libatkan Pelajar Cegah Narkoba dan Kekerasan di Sekolah

Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Banjir dan Longsor untuk Keempat Kalinya

Bupati Sidoarjo Bantah Tuduhan Penipuan Rp28 Miliar, Klaim Dana Kampanye Pilkada