Keponakan Prabowo Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, DPR Pastikan Proses Terbuka
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
JAKARTA – Seorang warga bernama Samsi menggugat secara perdata sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) hingga Presiden RI, terkait dugaan mafia tanah di Lampung.
Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini diajukan melalui kuasa hukumnya dari Thamrin Law Firm Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Minggu (25/1/2026).
Gugatan ini bermula dari perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung beberapa tahun lalu, tetapi Samsi mengaku belum mendapatkan keadilan.Baca Juga:
Dalam petitum, Samsi menyoroti dugaan pemalsuan sertifikat hak milik yang diperiksa oleh Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan dengan hasil non-identik dan tanda tangan karangan, sehingga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
"Terhadap laporan pemalsuan surat sudah jelas dan nyata terdapat hasil laboratorium forensik yang menyatakan non-identik dan tanda tangan karangan, penyidik Polresta menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti," ujar Dedi Sembowo, kuasa hukum Samsi, dalam keterangan tertulis.
Gugatan PMH ini menargetkan 11 tergugat utama, antara lain Kapolri, Kabareskrim, Kapolda Lampung, Kapolres Pesisir Barat, Menteri ATR/BPN, hingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat.
Presiden RI dan Komisioner Kompolnas juga tercatat sebagai turut tergugat.
Samsi berharap gugatan ini menjadi jalan bagi penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
"Saya berharap Kapolri dan Presiden RI tidak menutup diri untuk menindak pelakunya dan membuka perkara ini, karena tindakan mafia tanah ini sangat membahayakan dan merugikan banyak orang, termasuk saya," kata Samsi.
Gugatan ini sebelumnya telah mengikuti agenda mediasi yang dinyatakan gagal.
Sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dijadwalkan berlangsung pada 3 Februari 2026.*
(vo/ad)
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon De
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya dijadwalkan meminta keterangan Muhammad Reza Oktovian atau Reza Arap hari ini, terkait kematian selebgram Lula
ENTERTAINMENT
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (26/1/2026). Penguatan ru
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin (26/1/2026), seiring pergerakan positif sahamsaham berbo
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami dari korban penjambretan ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mencetak rekor, mendekati level Rp3.000.000 per gram pada perdagangan Senin (
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung memastikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 20192024, Basuki Tjahaja P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar Warga Negara I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mulai merencanakan pembiayaan usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 202
EKONOMI
