JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung memastikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023.
Sidang yang melibatkan anak saudagar minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry, beserta delapan terdakwa lainnya, dijadwalkan berlangsung Selasa (27/1/2026).
"Iya, [Ahok] akan hadir sebagaimana sudah dijanjikan," kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Riono Budisantoso, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Ahok telah mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir dan diminta memberikan keterangan terkait tata kelola Pertamina saat itu, khususnya mengenai praktik yang diduga menyimpang.
Jaksa menekankan keterangan saksi akan membantu menguraikan dugaan penyimpangan dari sisi hulu hingga hilir perusahaan pelat merah itu.
Selain Ahok, jaksa juga memanggil lima saksi lain, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2016-2019 Ignasius Jonan; Wakil Menteri ESDM 2016-2019 Arcandra Tahar; Direktur Utama Pertamina 2018-2024 Nicke Widyawati; serta Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni.
Sejauh ini, Nicke dan Arcandra telah memberikan kesaksian mengenai tata kelola Pertamina, yang dinilai jaksa mendukung dakwaan dan membangun narasi praktik korupsi dari hulu ke hilir.
Sementara itu, kehadiran Ignasius Jonan masih belum pasti karena tengah menjalani perawatan di Singapura akibat sakit.
Jaksa akan mempertimbangkan apakah keterangan Jonan bisa diwakilkan oleh saksi lain atau tetap dibutuhkan secara langsung.
Sidang ini menjadi salah satu momen penting dalam penelusuran dugaan korupsi di sektor energi nasional, sekaligus menjadi sorotan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan pelat merah.*
(bb/ad)
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali melontarkan pernyataan mengejutkan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG PANJANG Kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya penghubung Kota Padang Panjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 26 Janua
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
