Pemerintah Sepakat Ojol Masuk Kategori Usaha Mikro, Bakal Kena Pajak?
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan pentingnya posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden, sejalan dengan amanat reformasi 1998.
Menurut Sigit, perjalanan Polri sejak kemerdekaan telah melalui berbagai perubahan struktural.Baca Juga:
"Polri pernah berada di bawah Kemendagri, kemudian di bawah Perdana Menteri pada 1946-1961. Tahun 1966 sampai 1998, Polri tergabung dengan ABRI dan bersifat lebih militeristik," ujarnya.
Reformasi 1998, kata Sigit, menjadi titik balik bagi Polri untuk kembali menjadi institusi sipil.
"Pascareformasi, Polri terpisah dari TNI. Momentum ini digunakan untuk membangun ulang doktrin, struktur, dan akuntabilitas agar Polri menuju road map menjadi civilian police, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (4)," jelasnya.
Kapolri menegaskan posisi Polri yang berada di bawah Presiden merupakan penempatan ideal, mengingat tantangan keamanan di Indonesia yang luas.
"Kita memiliki 17.380 pulau dan luas wilayah yang setara dari London hingga Moskow. Dengan posisi ini, Polri bisa melaksanakan tugas secara maksimal dan fleksibel," ungkapnya.
Lebih jauh, Sigit menekankan perbedaan doktrin Polri dengan TNI.
"Polri memiliki doktrin to serve and protect, bukan to kill and destroy. Dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja, Polri bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, berbeda dengan TNI yang fokus pada pertahanan," katanya.
Seiring transformasi ini, Sigit optimistis Polri dapat lebih responsif dan profesional dalam melayani masyarakat, sambil tetap menjaga independensi institusi sipil.*
(d/ad)
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mempercepat pemulihan fasilitas umum setelah banjir melanda kawasan Pasar Bawah, Kelura
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih resmi menutup ajang FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran ke
PEMERINTAHAN
BINJAI Lurah Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Suhendro, membuka kegiatan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan komitmennya untuk mengejar para bandar narkotika dan memiskinkan mereka mel
HUKUM DAN KRIMINAL