Teman Kuliah Kerja Nyata Jokowi Akan Bersaksi, Sidang Gugatan Ijazah Berlanjut
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
KLUNGKUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD serta Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Inisiatif Pemerintah Kabupaten Klungkung, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini digelar di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Dalam harmonisasi tersebut, sebanyak tujuh rancangan peraturan dibahas secara menyeluruh.Baca Juga:
Ranperda Inisiatif DPRD meliputi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maskot Kabupaten Klungkung, serta pemberdayaan usaha mikro.
Sementara itu, Ranperda dan Ranperkada Inisiatif Pemerintah Daerah mencakup perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, penyelenggaraan ketertiban umum, serta peninjauan tarif retribusi pelayanan parkir.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, menegaskan bahwa harmonisasi seharusnya diselesaikan paling lama lima hari kerja.
Namun, ia mendorong agar proses ini dapat dituntaskan optimal dalam dua hari kerja, demi percepatan implementasi peraturan yang berkualitas.
Selain harmonisasi, Eem Nurmanah menekankan layanan bantuan hukum gratis yang kini tersedia melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa di Bali, termasuk Kabupaten Klungkung.
Layanan ini bertujuan memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan identitas daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Sayang Suparta, menyatakan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Bali.
Ia menekankan pentingnya sinergi agar produk hukum daerah memiliki kualitas, kepastian hukum, dan implementasi yang efektif.
Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung serta Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali.
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan pasangan pengendara motor viral di media sosial. Sejoli tersebut terekam merokok sam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah rapat paripurna
POLITIK
JEMBRANA Sidang seorang wartawan yang kisah hidupnya sarat pengabdian digelar di Pengadilan Negeri Jembrana, sore ini. Jro Mangku Putu S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran huku
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, H. Malik Musa SH, MH, bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamma
NASIONAL
ASAHAN, SUMUT Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asaha
NASIONAL
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
