Satgas PRR Dorong Percepatan Penggunaan Dana TKD Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Aceh
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah kabupaten dan k
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan target melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setidaknya sebulan sekali, namun menekankan bahwa pelaksanaannya tetap mengikuti informasi dan bukti yang ada.
Pernyataan ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (28/1/2026).
"Sejujurnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada (OTT). Gitu. Tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," ujar Setyo.Baca Juga:
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyoroti hambatan yang dihadapi lembaga dalam penindakan.
Menurut Fitroh, kendala utama bukan hanya terkait jumlah sumber daya manusia (SDM), tetapi juga keterbatasan alat pendukung yang kurang modern.
"Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya 1 sebulan," kata Fitroh.
Fitroh menambahkan, pembaruan peralatan bisa mendorong penindakan korupsi lebih masif.
"Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up-to-date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barang kali OTT lebih masif," ujarnya.
Pernyataan pimpinan KPK ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan komitmen lembaga anti-rasuah dalam menjaga efektivitas penindakan, sekaligus menegaskan kebutuhan dukungan anggaran untuk modernisasi alat operasional.*
(d/ad)
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah kabupaten dan k
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., meninjau langsung kondisi rumah dinas anggota Polri yang mengalam
PERISTIWA
MAKASSAR Kementerian Hukum Republik Indonesia memastikan langkah transformasi digital untuk meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fisk
EKONOMI
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL