Rela Sambangi Rumdin Wawako Medan, Wamenag Romo Syafi'i Nostalgia Sahabat Lama: Nyata Anak Ustaz
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo H.R. Muhammad Syafi
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 46 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).
Pemeriksaan difokuskan pada aktivitas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang diduga fiktif.
Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, termasuk OJK, lender, borrower, serta internal PT DSI.Baca Juga:
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi, baik dari OJK, lender, borrower, maupun PT DSI," ujar Ade, Rabu (28/1/2026).
Penyidikan resmi dimulai pada 14 Januari 2026.
PT DSI diduga menyalurkan dana masyarakat melalui proyek fiktif dengan menggunakan data borrower lama.
Kasus ini menjerat dugaan penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah menggeledah kantor pusat PT DSI di SCBD, Jakarta Selatan, menyita dokumen, barang bukti elektronik, ratusan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan, serta aset bergerak berupa satu mobil dan dua sepeda motor.
Selain itu, 63 rekening PT DSI dan afiliasinya diblokir, dengan total uang sebesar Rp 4,07 miliar berhasil disita.
Penyidik juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) dengan metode "follow the money" dan bekerja sama dengan PPATK serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memverifikasi para lender yang akan mengajukan restitusi.
Ke depan, penyidik berencana memeriksa sejumlah ahli, termasuk ahli fintech, ahli ITE, digital forensik, pidana, dan keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI.
Ade menegaskan, penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kasus ini mencuat setelah diketahui bahwa PT DSI telah menghimpun dana masyarakat sebelum memiliki izin resmi dari OJK, dengan total gagal bayar saat ini mencapai sekitar Rp 2,4 triliun.
Dugaan fraud ini membuat kasus PT DSI masuk tahap penyidikan intensif.*
(k/dh)
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo H.R. Muhammad Syafi
PEMERINTAHAN
LUBUKPAKAM Satu unit rumah di Dusun 2, Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Senin (5/10/2
PERISTIWA
JAKARTA Terpidana kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Heru Hidayat disebut ikut menggunakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lurah Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Rio Rahmad Alam Siregar diperiksa Inspektorat usai kantornya disidak Wali Kota M
PEMERINTAHAN
MEDAN Harga cabai merah keriting di sejumlah daerah di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan hingga awal pekan ini. Berdasarkan data Dina
EKONOMI
ASAHAN Sebanyak 27 unit truk roda enam untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diserahkan kepada desadesa di Kabupat
PEMERINTAHAN
KISARAN Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026, Wakil Bupati Batu Bara Syafr
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pert
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Dhody Thahir menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat ke Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan tiga upaya penyelundupan narkotika melalui jalur perairan dengan total b
HUKUM DAN KRIMINAL