Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 46 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).
Pemeriksaan difokuskan pada aktivitas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang diduga fiktif.
Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, termasuk OJK, lender, borrower, serta internal PT DSI.Baca Juga:
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi, baik dari OJK, lender, borrower, maupun PT DSI," ujar Ade, Rabu (28/1/2026).
Penyidikan resmi dimulai pada 14 Januari 2026.
PT DSI diduga menyalurkan dana masyarakat melalui proyek fiktif dengan menggunakan data borrower lama.
Kasus ini menjerat dugaan penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah menggeledah kantor pusat PT DSI di SCBD, Jakarta Selatan, menyita dokumen, barang bukti elektronik, ratusan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan, serta aset bergerak berupa satu mobil dan dua sepeda motor.
Selain itu, 63 rekening PT DSI dan afiliasinya diblokir, dengan total uang sebesar Rp 4,07 miliar berhasil disita.
Penyidik juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) dengan metode "follow the money" dan bekerja sama dengan PPATK serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memverifikasi para lender yang akan mengajukan restitusi.
Ke depan, penyidik berencana memeriksa sejumlah ahli, termasuk ahli fintech, ahli ITE, digital forensik, pidana, dan keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI.
Ade menegaskan, penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK