JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menegaskan pentingnya keselarasan antara pemerintah dan ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadan 1447 H.
Pernyataan ini disampaikan saat ia ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
"Nanti sidang isbat. Kalau soal awal puasa, kita membiasakan diri pakai sidang isbat," ujar Syafii, menegaskan prosedur resmi pemerintah dalam menentukan 1 Ramadan.Baca Juga:
Syafii berharap penetapan pemerintah dapat sejalan dengan keputusan Muhammadiyah, yang sebelumnya menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Menurutnya, keseragaman penetapan sangat penting untuk memudahkan umat Islam menjalankan ibadah puasa secara tertib dan kompak.
"Mudah-mudahan bisa sama seperti tahun sebelumnya," katanya.
Keputusan Muhammadiyah didasarkan pada hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid yang menggunakan prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Maklumat tersebut tercantum dalam Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, yang menjadi acuan resmi Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan.
Hingga berita ini diturunkan, jadwal resmi sidang isbat pemerintah belum diumumkan.
Wamenag menekankan, sidang isbat akan menjadi acuan final bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sambil tetap menghormati keputusan ormas-ormas Islam lainnya.
Keselarasan antara pemerintah dan Muhammadiyah diharapkan dapat menjaga kekompakan umat dan meminimalkan perbedaan persepsi terkait awal puasa, yang kerap menjadi perhatian publik setiap tahun.*
(d/dh)
HUMBAHAS PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperkuat upaya pencegahan dan penanggu
NASIONAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, atas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier di Rumah Dinas Wali Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan delegasi United Nations Development Programme (UNDP) di Rumah Dinas Wa
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang pria berinisial LN (44), warga Kecamatan Medan Johor, ditemukan meninggal dunia di area jembatan Jalan AH Nasution, Kecamata
PERISTIWA
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa tumpukan uang senilai Rp10,27 triliun yang ditampilkan dalam kegiatan Satgas Penertiba
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer Jakarta. Te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan penyerahan denda administratif dan pengembalian kawasan hutan senilai Rp10 trili
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan p
NASIONAL
JEMBER Partai Gerindra akan memanggil dan menggelar sidang Mahkamah Partai terhadap anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, pada Ju
POLITIK
