Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN – Proses hukum kasus dugaan pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya berinisial AL (12) di Jalan Dwikora, Kecamatan Medan Sunggal, memasuki tahap signifikan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21, menandai kesiapan kasus memasuki tahap berikutnya.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, membenarkan perkembangan ini.Baca Juga:
"Berkas perkara sudah P21 dan kami sedang melakukan koordinasi dengan JPU Medan untuk tahap penyerahan tersangka dan barang bukti," ujar Bayu, Selasa (3/2/2026).
Dengan status P21, kasus ini akan dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka beserta barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, sebelum masuk ke persidangan.
AL, yang saat ini dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), ditempatkan di Rumah Aman milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan hak-haknya selama proses hukum berjalan.
Penempatan ini juga bertujuan menjaga kondisi psikologis ABH.
Selama berada di Rumah Aman, AL mendapat pendampingan dari petugas Dinas Sosial, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumut, serta pengawasan harian dari penyidik Polwan.
Kasus ini bermula pada Rabu, 10 Desember 2025, saat AL diduga melakukan pembunuhan terhadap ibunya, Faizah Soraya (42), di kediaman mereka. Penyelidikan awal menunjukkan korban ditemukan meninggal dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya.
Kasus ini memicu perhatian publik dan menjadi sorotan terkait perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
Penyidik memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak dan peraturan terkait Anak Berhadapan dengan Hukum.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL