Kubu Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan, Klaim Penangkapan Cacat Formil
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO – Pemerintah Kabupaten Karo memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan soal pemungutan retribusi dan kondisi jalan menuju Objek Wisata Danau Lau Kawar, serta isu soal "zona merah" Gunungapi Sinabung.
Press release ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menegaskan, pemungutan retribusi di Danau Lau Kawar dilakukan secara sah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Objek Daya Tarik Wisata.Baca Juga:
Retribusi dipungut di pos gerbang masuk dengan mekanisme non-tunai (QRIS), dan dana masuk langsung ke Kas Daerah.
"Informasi yang menyebut Danau Lau Kawar berada di zona merah dan pemungutan retribusi ilegal adalah tidak tepat dan menyesatkan," kata Gelora Ginting.
Menurutnya, aktivitas wisata tetap diperbolehkan dengan memperhatikan rekomendasi teknis kebencanaan, karena saat ini Gunungapi Sinabung berada pada Level II (Waspada).
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 435.K/GL.01/MEM.G/2025, Danau Lau Kawar termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, berjarak kurang lebih 2,5 kilometer dari puncak gunung.
KRB III dibagi menjadi dua kategori: area dengan potensi tinggi terkena awan panas dan lava pijar, serta area yang berpotensi terkena lontaran batu pijar dan hujan abu.
Posisi Danau Lau Kawar masuk kategori yang memungkinkan aktivitas wisata dengan pengawasan.
Pemerintah Kabupaten Karo juga menegaskan bahwa tidak ada pemungutan retribusi berlapis di Danau Lau Kawar.
Pungutan yang dilakukan oleh pihak swasta atau perorangan di sekitar danau tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengawasan dan perbaikan sarana-prasarana, termasuk rencana perbaikan jalan menuju Danau Lau Kawar yang akan dianggarkan melalui Perubahan APBD (P-APBD).
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya akan dikabulkan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan optimistis permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengaku sempat menerima a
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengecam keras dugaan aksi kelompok kriminal be
NASIONAL
JAKARTA Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pemilihan kepala da
POLITIK
JAKARTA Polemik mengenai prosesi adat injak kepala kerbau yang diikuti Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Lampung te
POLITIK
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih apresiasi dan keberhasilan se
PEMERINTAHAN
MEDAN Isu MinyaKita yang diduga berbau solar dan sempat menghebohkan masyarakat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dipastikan belum ditemu
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebag
NASIONAL