DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
Penyidik menegaskan, pengusutan tidak akan berhenti pada pejabat yang tertangkap, tetapi juga akan menelisik keterlibatan pimpinan sebelumnya.
"Ketua PN baru kan sebelumnya masih ada ketua lama, apakah akan didalami juga? Tentu, ini merupakan pintu masuk perkara ini. Jika ditemukan keterkaitan, wajib bagi kami untuk memperdalam dan menanganinya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).Baca Juga:
OTT ini terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Depok.
Berdasarkan penyelidikan awal, I Wayan dan Bambang diduga menerima fee Rp 1 miliar dari pihak swasta, namun pihak PT KD hanya menyanggupi pembayaran Rp 850 juta.
Fee ini digunakan untuk menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil, yang menjadi dasar putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, tiga di antaranya berasal dari PN Depok dan dua dari pihak swasta. Berikut identitasnya:
- I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok
- Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok
- Yohansyah Maruanaya (YOH) – Jurusita PN Depok
- Trisnadi Yulrisman (TRI) – Direktur Utama PT KD
- Berliana Tri Ikusuma (BER) – Head Corporate Legal PT KD
Asep menambahkan, KPK akan terus menelusuri seluruh pihak yang terlibat.
"Kami tidak berhenti hanya pada yang tertangkap, tetapi siap memperdalam dugaan keterlibatan pihak lain yang terkait," ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret pejabat pengadilan tinggi di wilayah Depok, sekaligus menegaskan bahwa KPK menindak tegas praktik suap dalam pengurusan sengketa tanah yang berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.*
(d/ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
