DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
BINJAI, SUMATERA UTARA – Proyek pembangunan gardu listrik distribusi senilai Rp498 juta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan pelanggaran aturan pengadaan muncul terkait penunjukan rekanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diduga tidak memenuhi persyaratan resmi.
Rekanan berinisial STM mendapatkan proyek melalui e-katalog tanpa proses verifikasi minimal tiga perusahaan pembanding.Baca Juga:
Praktisi hukum Ferdinand Sembiring menilai langkah ini menyalahi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 46 Tahun 2025.
"Dasar apa pihak RSUD menunjuk perusahaan itu, jika benar perusahaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kelistrikan? Ini jelas melanggar regulasi," tegas Ferdinand, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, seluruh administrasi pengadaan proyek harus tercatat di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjamin transparansi.
Dikonfirmasi wartawan, PPK RSUD Djoelham, Mimi Rohawati, hanya membantah dugaan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Tidak benar," jawab Mimi singkat.
Dugaan pelanggaran ini menjadi perhatian karena proyek belanja modal gardu listrik di rumah sakit milik pemerintah kota tersebut menghabiskan hampir setengah miliar rupiah.
Ferdinand mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh proses penunjukan STM, mulai dari administrasi awal hingga penyelesaian proyek.
Kasus ini muncul setelah RSUD Djoelham sebelumnya dikritik karena dugaan monopoli proyek oleh sejumlah perusahaan tertentu, yang menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.*
(sp/dh)
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL