Medan Siapkan Bantuan Rp 200 Ribu per Bulan untuk 10.000 Warga, Ini Syaratnya
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
MANDAILING NATAL – RK dan keluarganya mengaku menjadi korban fitnah setelah dituding sebagai pengedar narkoba, yang berujung pada pengusiran mereka dari Desa Tabuyung, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saat ini, keluarga tersebut tinggal di tempat pengungsian sementara sambil menunggu kepastian hukum.
Menurut RK, tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan keluarganya tidak berdasar.Baca Juga:
"Kami dizolimi, kami difitnah menjual narkoba padahal itu sama sekali tidak benar. Dampaknya sangat berat, kami diusir dan sekarang tidak punya tempat tinggal lagi di Desa Tabuyung," ujarnya, Rabu, 11 Februari 2026.
Keluarga ini menyatakan telah mengalami tekanan mental dan merasa tidak aman kembali ke rumah mereka. RK menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama baik keluarga.
"Nama baik keluarga adalah segalanya. Kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum agar dalang di balik fitnah ini mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.
Selain langkah hukum, RK juga menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa keluarganya. Ia berharap pemerintah pusat melalui instansi terkait dapat turun tangan untuk menjamin keadilan dan keamanan.
"Kami warga negara yang butuh perlindungan. Jangan biarkan hukum rimba berlaku di desa kami sampai ada warga yang terusir karena fitnah," ujarnya.
Hingga saat ini, keluarga RK masih menempati tempat pengungsian sementara.
Mereka berharap pihak kepolisian setempat dapat menjamin keamanan selama proses hukum berjalan dan membantu mediasi agar hak-hak mereka sebagai warga desa dapat dikembalikan.
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi warga desa dari fitnah yang dapat memicu tindakan sewenang-wenang dan pengusiran.
Keluarga tersebut berharap kebenaran segera terungkap sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan tanpa bayang-bayang tuduhan yang mereka sebut fitnah.*
(dh)
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL