Selain Penyalahgunaan Narkoba dan Terima Aliran Dana Rp2,8 Miliar, Eks Kapolres Bima Juga Terlibat Penyimpangan Seksual

JAKARTA – Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, setelah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (19/2/2026), Didik terbukti menyalahgunakan narkotika dan terlibat dalam perbuatan asusila yang mencakup perzinahan dan penyimpangan seksual.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa sanksi PTDH dijatuhkan karena Didik terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan tindakan asusila yang ditemukan selama penyelidikan internal Polri.

Baca Juga:

• Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro Kembali Jadi Tersangka, Terima Aliran Dana Narkoba Rp2,8 Miliar

Tim penyidik menemukan bukti narkotika dalam koper milik Didik yang diduga terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Bima.

"Didik telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dan terlibat dalam penyimpangan asusila," ujar Trunoyudo dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta.

Selain sanksi etik, Didik juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan aliran dana hasil tindak pidana narkoba.

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa Didik menerima dana senilai Rp2,8 miliar dari seorang anggota jaringan narkoba, AKP M (Malaungi).

Uang tersebut diduga berasal dari peredaran narkotika yang beroperasi di wilayah Bima dan sekitarnya.

Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menyatakan bahwa dana tersebut diserahkan oleh Malaungi kepada Didik antara Juni hingga November 2025.

"Uang tersebut sebagian besar diterima oleh Didik sebagai atasan langsung Malaungi yang menjabat Kasat Narkoba Polres Bima Kota," jelas Eko Hadi dalam keterangan tertulis.

Penyidik juga mengungkapkan bahwa Didik positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes rambut yang dilakukan oleh Propam Polri.

Didik kini menghadapi ancaman hukuman pidana berat, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan ditetapkannya sanksi PTDH dan status tersangka tersebut, karier AKBP Didik Putra Kuncoro dalam institusi Polri resmi berakhir. Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir perilaku tercela anggota Polri yang mencoreng nama baik institusi.

Sanksi ini merupakan langkah tegas Polri dalam membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merusak moral dan profesionalisme kepolisian.

"Pemberhentian tidak dengan hormat ini menunjukkan bahwa Polri berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan moralitas anggotanya," tambah Trunoyudo.*

(tt/ad)

Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro Kembali Jadi Tersangka, Terima Aliran Dana Narkoba Rp2,8 Miliar

Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro Dijatuhi PTDH karena Penyalahgunaan Narkotika

Eks Kapolres Bima Kota Hadapi Sidang Etik, Kompolnas Desak Polri Bongkar Jejaring Narkoba

Sidang Memanas! Ammar Zoni Serahkan Bukti Dugaan Pemerasan Rp 300 Juta oleh Oknum Polisi

Polres Aceh Tengah Ungkap Kasus Narkotika dan Capaian Operasi Keselamatan Seulawah 2026: Amankan 9 Tersangka Narkoba, Penindakan Lalu Lintas Turun 21%

Polda Bali Sukses Gelar Taklimat Akhir Laporan Keuangan, Kapolda Sebut Transparansi Kunci Kepercayaan Publik