Resmi! Bobby Nasution Angkat Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kepala PUPR Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapal (ABK) asal Medan, dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu telah berjalan sesuai prosedur hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menekankan bahwa tuntutan yang diajukan jaksa kepada majelis hakim berdasar pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
"Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dilakukan penuntutan terhadap enam terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Penuntut umum melakukan tuntutan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap," ujar Anang, Jumat (20/2/2026).Baca Juga:
Anang menjelaskan, pertimbangan jaksa agar terdakwa dijatuhi hukuman maksimal adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Barang bukti yang diamankan mencapai 2 ton dan kasus ini melibatkan sindikat internasional.
"Negara komitmen melindungi warga dari bahaya narkotika. Ini hampir 2 ton, melibatkan lintas negara, jelas ini kejahatan internasional," kata Anang.
Selain itu, Anang memastikan semua terdakwa, termasuk Fandi, mengetahui bahwa barang yang diangkut bukan minyak, melainkan narkotika jenis sabu.
Fandi bahkan menerima upah Rp8,2 juta melalui transfer rekening pada 14 Mei sebagai ABK kapal pengangkut sabu tersebut.
"Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk ABK itu, bahwa barang itu adalah narkotika dan disimpan di kapal. Sebagian di haluan kapal, sebagian dekat mesin. Mereka juga menerima pembayaran terkait tugas itu," ujar Anang.
Kejagung menegaskan seluruh proses persidangan telah mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pleidoi.*
(oz/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK