Mualem Tegaskan JKA Tak Dihapus, Hanya Disesuaikan
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob terhadap dua pelajar di Kota Tual, Maluku, yang menewaskan satu korban, Senin (23 Februari 2026).
Sahroni menyebut peristiwa ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan prinsip humanis yang seharusnya dijalankan oleh aparat penegak hukum.
"Ini peristiwa yang sangat menyedihkan, wajib diusut tuntas. Padahal Pak Kapolri sudah tegas bahwa anggota Polri harus humanis dan mengutamakan langkah preventif," ujar Sahroni.Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem ini menekankan pentingnya evaluasi internal di seluruh jajaran Polda se-Indonesia, termasuk penggunaan kekerasan yang harus benar-benar terukur dan proporsional, terutama saat berhadapan dengan anak di bawah umur.
"Harus ada evaluasi internal institusi Polri pada tingkatan Polda dan seterusnya. Interaksi dalam penegakkan hukum tidak boleh berlebihan kecuali benar-benar mendesak atau mengancam nyawa," tegas Sahroni.
Kasus bermula ketika dua pelajar kakak-beradik, yang duduk di kelas IX salah satu sekolah negeri setingkat SMP, melintas menggunakan sepeda motor mengenakan seragam sekolah.
Salah seorang anggota Brimob berinisial Bripda MS diduga menghentikan mereka dan memukul salah satu korban menggunakan helm hingga keduanya terjatuh.
Akibat insiden tersebut, satu korban berinisial AT (14) meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Sahroni meminta agar proses pengusutan dilakukan cepat, transparan, dan tuntas, serta menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki standar interaksi aparat dengan masyarakat, khususnya anak-anak.*
(k/dh)
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL