JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob terhadap dua pelajar di Kota Tual, Maluku, yang menewaskan satu korban, Senin (23 Februari 2026).
Sahroni menyebut peristiwa ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan prinsip humanis yang seharusnya dijalankan oleh aparat penegak hukum.
"Ini peristiwa yang sangat menyedihkan, wajib diusut tuntas. Padahal Pak Kapolri sudah tegas bahwa anggota Polri harus humanis dan mengutamakan langkah preventif," ujar Sahroni.Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem ini menekankan pentingnya evaluasi internal di seluruh jajaran Polda se-Indonesia, termasuk penggunaan kekerasan yang harus benar-benar terukur dan proporsional, terutama saat berhadapan dengan anak di bawah umur.
"Harus ada evaluasi internal institusi Polri pada tingkatan Polda dan seterusnya. Interaksi dalam penegakkan hukum tidak boleh berlebihan kecuali benar-benar mendesak atau mengancam nyawa," tegas Sahroni.
Kasus bermula ketika dua pelajar kakak-beradik, yang duduk di kelas IX salah satu sekolah negeri setingkat SMP, melintas menggunakan sepeda motor mengenakan seragam sekolah.
Salah seorang anggota Brimob berinisial Bripda MS diduga menghentikan mereka dan memukul salah satu korban menggunakan helm hingga keduanya terjatuh.
Akibat insiden tersebut, satu korban berinisial AT (14) meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Sahroni meminta agar proses pengusutan dilakukan cepat, transparan, dan tuntas, serta menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki standar interaksi aparat dengan masyarakat, khususnya anak-anak.*
(k/dh)
LUMAJANG Kepala Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sampurno, meminta kasus pengeroyokan menggunakan senjata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara dan hukum militer Soleman Ponto menegaskan bahwa peradilan militer bukanlah forum pengecualian dalam sis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk m
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat, 17 April 2026, pukul 1
PERISTIWA
JAKARTA Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI, mengirimkan surat kepada Presiden Prabow
NASIONAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakor Pem) Bulan April 2026 di Aula Dinas Kesehatan Kabupat
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menghadiri kegiatan tasyakuran dan doa bersama dalam rangka Walimatul Safar calon jamaah haji dari K
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mempercepat pengembangan ekosistem hala
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat
PEMERINTAHAN
