Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025 tengah menjadi sorotan publik.
Selain besarnya angka, muncul kabar dugaan pungutan liar terhadap guru honorer di SMP N 1 Sayurmatinggi.
Pelatihan BCKS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, serta Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025, bertujuan meningkatkan kompetensi, kemampuan manajemen, kepemimpinan, serta integritas calon kepala sekolah.Baca Juga:
Namun, Saparuddin Hasibuan, aktivis LSM Gempar sekaligus Ketua Prabowo Mania 08 Padangsidimpuan, menilai penggunaan anggaran ini patut dipertanyakan.
"Inikah hasil pelatihan bakal calon kepala sekolah? Anggaran hingga Rp 428 juta seolah menjadi seremonial belaka, tanpa memberikan dampak signifikan bagi kemajuan dunia pendidikan di Tapsel," ujar Sapar, Selasa (24/2/2026).
Pihak Plt Kadis Pendidikan Tapsel, Efrida Yanti Pakpahan, saat dikonfirmasi melalui pesan WA, belum memberikan respons terkait penggunaan anggaran pelatihan BCKS.
Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas program pelatihan bagi calon kepala sekolah, terutama jika diiringi dugaan praktik pungutan yang merugikan guru honorer.
Publik menuntut klarifikasi dan langkah tegas agar anggaran pendidikan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Tapsel.*
(dh)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL