Jokowi Respons Santai Klaim JK: “Saya Orang Kampung, Bukan Siapa-Siapa”
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), inventarisasi dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta pendampingan pengisian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Tabanan, Rabu (25/2).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah jelas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Staf Ahli Bupati Tabanan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Pokja Harmonisasi dan IRH Kanwil Kemenkum Bali.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas.
Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah UU Nomor 13 Tahun 2022, setiap regulasi daerah wajib harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.
"Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, kita memastikan setiap Raperda sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Eem Nurmanah.
Rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali juga menekankan peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai instrumen pengukur kualitas tata kelola regulasi.
Berdasarkan evaluasi terakhir, Kabupaten Tabanan mencatat skor IRH 98,72, masuk kategori AA (Istimewa).
Meski demikian, Eem Nurmanah menargetkan skor 100 pada 2026, yang diyakini dapat menarik investor dan mendorong pembangunan daerah.
"Target nilai sempurna akan menimbulkan multiplier effect bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Tabanan, lumbung beras Pulau Bali," ungkap Eem.
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
LANGKAT Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai. L sebel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Ming
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti insiden ricuh dalam kegiatan halal bi halal alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
PERISTIWA
DEMAK Ratusan santri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam program Makan Be
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi DPR RI membahas penguatan kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam rancangan undangundang Satu Data In
NASIONAL
BATU BARA Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman depan lapas dengan penuh khidmat, yang diikuti oleh selu
NASIONAL
BANDA ACEH Badan Bahasa Kemendikdasmen melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan buku di SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh, Senin, 20 April 20
PENDIDIKAN
TOBA SAMOSIR PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ka
NASIONAL
MALUKU TENGGARA Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus
HUKUM DAN KRIMINAL