Darurat TPPO: Sumut Catat Korban Tertinggi di Indonesia, 1.583 Jiwa Terjerat Perdagangan Manusia
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
DENPASAR– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti sosialisasi daring terkait Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat yang akuntabel, transparan, dan responsif.
Sosialisasi daring ini diikuti oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di Indonesia.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, hadir bersama jajaran di Ruang Arjuna, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bali I Wayan Redana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Bali Mustiqo Vitra, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, menegaskan pentingnya pengelolaan pengaduan yang profesional dan bertanggung jawab.
"Pengaduan masyarakat merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum," ujarnya.
.jpeg)
Hendro menambahkan bahwa setiap laporan pengaduan harus ditindaklanjuti secara objektif dan tepat waktu.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi terciptanya sistem pengaduan yang terintegrasi, adil, dan transparan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkum, Hantor Situmorang, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan di seluruh satuan kerja.
"Kami berharap seluruh jajaran memahami alur dan standar penanganan pengaduan sesuai regulasi yang berlaku," tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 diharapkan mendorong birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.*
(ad)
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK