NIAS– Kejaksaan menahan pejabat berinisial JPZ di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Senin (2/3/2026).
Penahanan dilakukan terkait dugaan korupsi proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama tahun anggaran 2022, senilai Rp 38,55 miliar.
JPZ berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yaatulo Hulu, menjelaskan bahwa JPZ diduga memanipulasi volume pekerjaan fisik, sehingga terjadi deviasi mutu dan kekurangan volume pekerjaan akibat kurangnya pengendalian kontrak.Baca Juga:
"Korupsi JPZ dilakukan dengan cara memanipulasi volume pekerjaan fisik sehingga terjadi deviasi mutu, lalu dia (juga) tidak melakukan pengendalian kontrak yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan," ungkap Yaatulo, Selasa (3/3/2026).
Hingga saat ini, jumlah kerugian negara akibat perbuatan JPZ belum dirinci.
JPZ kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli, sementara tim penyidik Kejaksaan terus mendalami pengembangan kasus, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
JPZ disangkakan melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
(k/dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
