Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN – Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kota Padangsidimpuan memeriksa seorang tokoh masyarakat (Tomas) Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2025.
Tokoh masyarakat tersebut, Marahalim Harahap, diperiksa pada Selasa, 3 Maret 2026, setelah sebelumnya melaporkan dugaan kejanggalan dalam pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II, kawasan yang dikenal warga sebagai Siharang Karang.
Marahalim mengatakan laporan itu ia sampaikan pada Januari 2026 mewakili aspirasi masyarakat setempat.Baca Juga:
Proyek yang dipersoalkan memiliki pagu anggaran sebesar Rp144 juta yang bersumber dari ADK 2025 dan dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama.
"Pada Januari lalu saya melaporkan pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II Kelurahan Lembah Lubuk Manik. Anggarannya Rp144 juta dari ADK 2025 dan dikerjakan KSM Maju Bersama," kata Marahalim saat ditemui usai pemeriksaan.
Menurut dia, proyek yang dinyatakan rampung pada akhir Desember 2025 itu diduga menyisakan sejumlah persoalan teknis.
Ia menyebut bendungan telah mengalami kebocoran pada bagian pasangan cekdam. Marahalim menduga konstruksi tersebut tidak dilengkapi pondasi yang memadai.
Selain itu, ia menilai terdapat kekurangan volume pada bagian sayap bendungan.
Ia juga menyebut material seperti pasir dan batu diduga diambil dari lokasi proyek, serta tidak ditemukan lantai bendungan baik di bagian dalam maupun di luar area jatuhnya air.
"Kami melihat ada banyak kejanggalan dan kerusakan. Bendungan sudah bocor, diduga tidak ada pondasi, volume sayap bendungan kurang, dan tidak ada lantai bendungan," ujarnya.
Secara terpisah, penyidik pembantu Unit Tipidkor Polres Kota Padangsidimpuan, M.T. Aditya Siregar, membenarkan pihaknya telah memeriksa pelapor.
"Benar, kami sudah memeriksa tokoh masyarakat Lembah Lubuk Manik terkait anggaran dana kelurahan 2025. Selanjutnya akan kami dalami untuk proses lebih lanjut," kata Aditya saat dikonfirmasi.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL