Hasto Usul Prabowo Gelar ‘KAA Plus’ untuk Dorong Perdamaian Timur Tengah: Seperti Bung Karno
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif menggelar konf
POLITIK
JAKARTA – Mantan Head Social License Wilmar Group, M Syafei dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus dugaan suap terhadap hakim.
Majelis hakim yang diketuai Efendi menyatakan Syafei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu memberi suap secara bersama-sama dalam dakwaan pertama.
Dalam putusannya, Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua.Baca Juga:
Ia juga dikenakan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara jika tidak dibayar.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp300 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," kata Efendi saat membacakan amar putusan, Selasa (3/3/2026).
Majelis mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.
Perbuatan terdakwa dinilai memberatkan karena tidak mendukung komitmen negara dalam pemberantasan KKN dan dilakukan dalam perkara perusahaan yang sedang diadili kasus korupsi korporasi.
Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan inisiatif suap bukan datang dari Syafei sendiri.
Hukuman ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 15 tahun penjara, denda Rp600 juta, dan uang pengganti Rp9,3 miliar subsider 5 tahun.
Kasus dugaan suap tersebut melibatkan Syafei bersama Advokat Marcella Santoso, Ariyanto Bakri, dan Junaedi Saibih. Ketiganya juga menjalani sidang putusan pada hari yang sama.
Putusan ini menjadi sorotan karena terkait praktik suap dalam proses hukum perusahaan besar, sekaligus menjadi peringatan keras bagi praktik KKN di sektor korporasi.*
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif menggelar konf
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kritik yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek ketahana
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara selama sepekan terakhir resmi dihentikan. PT PLN (
NASIONAL
SIMALUNGUN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengembangan us
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Naskah Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis
PEMERINTAHAN
MEDAN Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 akan digelar pada 1525 Juni 2026 di Kawasan As
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus figur publik, Surya Utama atau Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait namanya yang kembali be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Penerimaan T
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah wacana adany
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menyebut program revitalisasi 16.167 sekolah pada 2025 tel
PENDIDIKAN