Hasto Usul Prabowo Gelar ‘KAA Plus’ untuk Dorong Perdamaian Timur Tengah: Seperti Bung Karno
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif menggelar konf
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN – Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kota Padangsidimpuan memeriksa seorang tokoh masyarakat (Tomas) Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun Anggaran 2025.
Tokoh masyarakat tersebut, Marahalim Harahap, diperiksa pada Selasa, 3 Maret 2026, setelah sebelumnya melaporkan dugaan kejanggalan dalam pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II, kawasan yang dikenal warga sebagai Siharang Karang.
Marahalim mengatakan laporan itu ia sampaikan pada Januari 2026 mewakili aspirasi masyarakat setempat.Baca Juga:
Proyek yang dipersoalkan memiliki pagu anggaran sebesar Rp144 juta yang bersumber dari ADK 2025 dan dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Maju Bersama.
"Pada Januari lalu saya melaporkan pembangunan drainase bendungan di Lingkungan II Kelurahan Lembah Lubuk Manik. Anggarannya Rp144 juta dari ADK 2025 dan dikerjakan KSM Maju Bersama," kata Marahalim saat ditemui usai pemeriksaan.
Menurut dia, proyek yang dinyatakan rampung pada akhir Desember 2025 itu diduga menyisakan sejumlah persoalan teknis.
Ia menyebut bendungan telah mengalami kebocoran pada bagian pasangan cekdam. Marahalim menduga konstruksi tersebut tidak dilengkapi pondasi yang memadai.
Selain itu, ia menilai terdapat kekurangan volume pada bagian sayap bendungan.
Ia juga menyebut material seperti pasir dan batu diduga diambil dari lokasi proyek, serta tidak ditemukan lantai bendungan baik di bagian dalam maupun di luar area jatuhnya air.
"Kami melihat ada banyak kejanggalan dan kerusakan. Bendungan sudah bocor, diduga tidak ada pondasi, volume sayap bendungan kurang, dan tidak ada lantai bendungan," ujarnya.
Secara terpisah, penyidik pembantu Unit Tipidkor Polres Kota Padangsidimpuan, M.T. Aditya Siregar, membenarkan pihaknya telah memeriksa pelapor.
"Benar, kami sudah memeriksa tokoh masyarakat Lembah Lubuk Manik terkait anggaran dana kelurahan 2025. Selanjutnya akan kami dalami untuk proses lebih lanjut," kata Aditya saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Polisi belum menyampaikan adanya penetapan tersangka.*
(ad)
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil inisiatif menggelar konf
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons kritik yang muncul dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti proyek ketahana
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara selama sepekan terakhir resmi dihentikan. PT PLN (
NASIONAL
SIMALUNGUN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengembangan us
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Naskah Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis
PEMERINTAHAN
MEDAN Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 akan digelar pada 1525 Juni 2026 di Kawasan As
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus figur publik, Surya Utama atau Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait namanya yang kembali be
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Penerimaan T
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah wacana adany
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menyebut program revitalisasi 16.167 sekolah pada 2025 tel
PENDIDIKAN