MEDAN – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (42), dituntut pidana penjara selama lima tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pengaturan proyek peningkatan infrastruktur jalan di Sumut.
Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan, Kamis (5/3/2026).
"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan kepada terdakwa Topan Obaja Putra Ginting," kata JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, saat membacakan tuntutan.Baca Juga:
Selain hukuman penjara, Topan juga dituntut membayar denda Rp200 juta, yang bila tidak dibayar diganti kurungan selama 80 hari, serta uang pengganti Rp50 juta, yang bila tidak dibayar diganti pidana satu tahun penjara.
Dalam perkara yang sama, Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPTD Gunung Tua, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Rasuli telah membayar uang pengganti Rp250 juta, sehingga dianggap meringankan.
JPU menyatakan perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas KKN, dan Topan dianggap tidak mengakui maupun menyesali perbuatannya.
Di sisi lain, hal yang meringankan adalah keduanya belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga, serta Rasuli bersikap kooperatif.
Menurut dakwaan, Topan dan Rasuli menerima masing-masing Rp50 juta serta janji commitment fee lima persen dari nilai kontrak proyek.
Topan diduga mengarahkan dua perusahaan yakni PT Dalihan Na Tolu Grup dan PT Rona Na Mora sebagai pemenang proyek peningkatan jalan di Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru–Sipiongot, Paluta, dengan total nilai kontrak Rp165,8 miliar dari APBD Sumut 2025.
Topan menerima empat persen dari nilai kontrak sebagai commitment fee, sementara Rasuli menerima satu persen.
Ketua majelis hakim Mardison menunda persidangan hingga Kamis, 12 Maret 2026, dengan agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) dari terdakwa maupun penasihat hukumnya.
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
