SMK Negeri 1 Beringin Jadi SMK Model PM dan KKA 2026, Dorong Pendidikan Vokasi Lebih Kompetitif
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
MEDAN – Penanganan dugaan korupsi mega proyek revitalisasi kawasan Lapangan Merdeka Medan kembali menjadi sorotan.
Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), muncul dugaan rekayasa dokumen oleh Panitia Peneliti Kontrak (PPK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan.
Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang namanya tercantum dalam dokumen resmi panitia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses penelitian kontrak proyek senilai hampir Rp 500 miliar tersebut.Baca Juga:
Ia bahkan menemukan tanda tangannya tercantum dalam dokumen resmi sebagai anggota panitia, meski tidak pernah menghadiri rapat atau kegiatan terkait proyek.
"Saat proyek berlangsung saya tidak pernah dilibatkan. Setelah diperiksa jaksa, saya dipindahkan dan dikirimkan SK sebagai Panitia Peneliti Kontrak. Tanda tangan saya dipalsukan, ini buktinya tanda tangan saya di-scan," ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Dokumen SK baru diterimanya pada 23 Februari 2026 melalui WhatsApp, dengan dugaan pembuatan dokumen backdate untuk melegitimasi pembayaran yang sudah dilakukan.
Berdasarkan dokumen, surat penetapan susunan panitia yang bernomor 600.1.15-2/4094 ditandatangani Melvi Marlabayana saat menjabat Plt Kepala Dinas Perkim Cikataru pada 23 Maret 2025.
Saat ini, Melvi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
Jika dugaan ini terbukti, kasus pemalsuan tanda tangan dan backdate dokumen dapat menambah temuan serius dalam penyelidikan KPK lokal tersebut.
Pelapor kasus, Erwin Simanjuntak, juga menyoroti alokasi anggaran pemeliharaan Lapangan Merdeka sebesar Rp 1 miliar untuk Tahun Anggaran 2026.
Menurut Erwin, pengguna anggaran dan PPK sempat diingatkan oleh jaksa untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama masa pemeliharaan menggunakan dana APBD.
Namun, anggaran diduga tetap dimanfaatkan untuk pencairan pada Desember 2025.
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini tidak lagi
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Menurut DJP,
NASIONAL