Kebijakan Gus Yaqut yang membagi kuota tambahan 20.000 jemaah secara merata (50:50 antara haji reguler dan haji khusus) diduga melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019.
Akibatnya, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler tersingkir.
Selain itu, KPK menduga adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin (kickback) dari sekitar 100 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan nilai sekitar 2.700–7.000 dolar AS per kursi.
Dugaan ini diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.
Untuk memperkuat konstruksi perkara, KPK bersama BPK masih merampungkan audit kerugian negara.
Yaqut sendiri telah diperiksa BPK pada pertengahan Februari 2026.
Selain itu, KPK memperpanjang masa larangan bepergian ke luar negeri bagi Yaqut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026.
KPK menegaskan seluruh tahapan hukum telah sesuai prosedur dan siap menghadapi proses praperadilan selanjutnya begitu jadwal sidang pengganti ditetapkan.*
(tb/ad)
PEMATANGSIANTAR Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan hibah sebesar Rp350 juta kepada Masjid Nurul Ikhwan d
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kapolresta Denpasar, KBP Leonardo David Simatupang, didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Kota Denpasar, Ny. Lusiana Leonardo, mel
PEMERINTAHAN
DENPASAR Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar kembali menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, kali ini di Balai Banjar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, optimis pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap berjalan lancar meski konflik di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anakanak di bawah 16 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan temuan kerugian n
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax pada Sabtu (7/3/2026) tercatat masih stabil di seluruh wilayah Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi melarang anakanak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi, termasuk media
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri buktibukti dari operasi tangkap tangan yang menjerat Fadia Arafiq, Bupati P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan dokter kecantikan, Richard Lee, dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yan
HUKUM DAN KRIMINAL
